Konflik Sumber Daya Hutan dan Reforma Agraria,Kapitalisme Mengepung Desa

Konflik Sumber Daya Hutan dan Reforma Agraria,Kapitalisme Mengepung Desa
Judul :  Konflik Sumber Daya Hutan dan Reforma Agraria,Kapitalisme Mengepung Desa
Penulis : LR Wibowo, C Woro Murdiati
Penerbit : Alfa Media
Ukuran : 14x21
Tahun : 2009
Tebal : 177 hal
Harga : Rp. 40.000,-
Yang Berminat Pemesanan bisa sms ke
Cp : 081804281351 / 085713733627, / 08122779457, Pin BB 52899683
Buku-buku bertema lingkungan selalu penting untuk kita baca. Isu lingkungan telah menjadi salah satu fokus perhatian dunia semanjak Global Warming mewabah. Oleh karena itu, buku berjudul “Konflik Sumber Daya Hutan dan Reforma Agraria: Kapitalisme Mengepung Desa” ini bisa menjadi salah satu sumber dalam memahami bagaimana pengelolaan sumber daya hutan di Indonesia dari zaman dahulu hingga sekarang, untuk selanjutnya memberikan masukan bagi penanganan hutan di negeri ini ke depan.
Membaca buku ini, kita di ajak untuk melihat potret pengelolaan hutan di Indonesia secara historis. Sistem negara terkait pengelolaan hutan dikupas secara detail dengan data-data kepustakaan serta pengalaman langsung dari penulis sendiri. Hal ini dikarenakan ketiga penulis buku ini merupakan para ahli di bidang kehutanan. L.R. Wibowo adalah seorang sosiolog yang mendalami sosiologi kehutanan, C. Woro Murdiati Runggandini merupakan peneliti dan pengajar Hukum Adat dan Kehutanan, serta Subarudi adalah pengamat dan ahli menejemen hutan. Dari latar belakang para penulis ini dapat menjadi gambaran akan kompetensi dan relevansi isi buku.
Secara garis besar, buku ini dibagi menjadi lima bab. Bab pertama dalam buku ini membicarakan tentang terjadinya transformasi kapitalisme di sektor kehutanan. Bentuk transformasi kapitalisme ini diantaranya adalah ketika terjadi kebijakan-kebijakan baru terkait penanganan hutan . Diantaranya yang paling kelihatan adalah saat munculnya Orde Baru menggantikan Orde Lama. Pergantian masa ini secara esensial telah menjadi babak baru pengelolaan hutan di Indonesia, yang mana telah menjadikan hutan sebagai tumpuan utama dalam percepatan pembangunan terkait carut-marut perekonomian yang melanda negara waktu itu. Perubahan-perubahan kebijakan hutan secara struktural telah semakin nampak dan selanjutnya memperlihatkan dominasi unsur kapitalis atas hutan Indonesia.
Bab kedua, membincang tentang terjadinya konflik antara pihak masyarakat lokal (adat) dengan pemerintah melalui pengelola hutan maupun dengan pengusaha. Dijelaskan bahwa Hak Pengelolaan Hutan (HPH) dirasakan semakin menyudutkan masyarakat, dan semakin menguntungkan pihak penguasa dan pemodal. Hal inilah yang kemudian menjadikan konflik di berbagai daerah. Pemerintah juga telah mengambil beberapa langkah dalam mencoba menangani dan meredam konflik tersebut. Akan tetapi beragam cara penyelesaian konflik sumber daya hutan dari pemerintah ini masih jauh dari harapan masyarakat. Solusi yang ditawarkan selalu tidak menyentuh persoalan dasar, yakni pegambilan hak atas tanah dan pengelolaan hutan serta hak atas penghidupan yang layak. Hal-hal inilah yang sebenarnya sejak awal dipertanyaakan oleh masyarakat lokal dalam menuntut haknya.