PERGESERAN KEKUASAAN PEMERINTAHAN DAERAH

PERGESERAN KEKUASAAN PEMERINTAHAN DAERAH
Judul : PERGESERAN KEKUASAAN PEMERINTAHAN DAERAH
Penulis : Sayuti Una, MH.
Isbn : 979-3333-34-6
Harga : Rp. 30.000,-
Cetakan 1 : 2006
Yang Berminat Pemesanan bisa sms ke Cp : 081804281351 / 085713733627, / 08122779457, Pin BB 52899683 / WA 088802838629
Sinopsis :
Kekuasaan baik berada di tangan seseorang atau lembaga, jika kenyataannya cenderung terpusat atau “hegemonis”, pada akhirnya akan melahirkan kesewenang-wenangan (corrupt absolutely). Upaya untuk menghindarinya tidak lain kecuali mendistribusikan kekuasaan tersebut pada lembaga-lembaga (orgaan) kekuasaan yang telah ditentukan, dengan maksud untuk menciptakan keseimbangan dalam kekuasaan (balancing of power). Di Indonesia, upaya tersebut  telah ditentukan oleh UUD 1945,
baik sebelum amandemen maupun sesudah amandemen. Persoalannya dalam implementasi kekuasaan senantiasa mengalami pasang surut pergeseran mulai dari era Orde Lama hingga Orde Reformasi. Yang menarik pergeseran kekuasaan tidak hanya pada  lembaga eksekutif tetapi juga pada lembaga legislatif. Pergeseran itu sendiri dipengaruhi oleh  dinamika politis dan yuridis. Setelah  melalui legal research, dengan pendekatan historis, yuridis dan politis terhadap Undang-undang RI No.18 Tahun 1965, Undang-undang RI No. 5 Tahun 1974, dan Undang-undang RI No. 22 Tahun 1999, serta terhadap dinamika politik Orde Lama (pasca Dekrit Presiden 5 Juli 1959), Orde Baru dan Era Reformasi, maka penulis buku ini berkesimpulan bahwa terjadinya pergeseran dalam distribusi kekuasaan pemerintahan daerah karena tidak dijalankannya mekanisme checks and balances dan adanya bentuk kekuasaan subordinatif antara DPRD dan Kepala Daerah, baik disebabkan oleh faktor yuridis maupun politis.