Konfrimasi Pelayanan Terbaru +62 877-4787-7491

Minggu, 13 Desember 2015

Seabad Kontroversi Sejarah

Seabad Kontroversi Sejarah
Judul : Seabad Kontroversi Sejarah
Penulis : Asvi Warman Adam
Harga : Rp.35.500,-
Penerbit/Tahun  : Penerbit Ombak /2007
Halaman  : 180 Hal.
Yang Berminat Pemesanan bisa sms ke Cp : 081804281351 / 085713733627, / 08122779457, Pin BB 52899683 / WA 088802838629
Begitu orde baru berakhir bermunculan gugatan masyarakat terhadap sejarah (versi pemerintah). Buku-buku baru diluncurkan. Sejarah pun menjadi polemik. Buku ini menawarkan tipologi kontroversi sejarah Indonesia yang disebabkan oleh fakta(dan interpretasi) yang : 1. Tidak tepat; 2. Tidak lengkap; tidak jelas.
Contoh kategori pertama, benarkah Indonesia dijajah Belanda 350 Tahun? Prof. Mr. Gertrudes Johan Resink (1911-1997)membantah pernyataan tersebut.
Termasuk dalam kategori pertama adalah sejarah yang berhubungan dengan mantan presiden Soeharto. Selama ini PKI PKI ditulis menyatu dengan Gerakan 30 September (G 30 S), seakan partai tersebut dalang tunggal dari percobaan kudeta 1965. Padahal ada versi lain tentang keterlibatan militer, Sukarno, Suharto, bahkan unsur asing (CIA dan lain-lain). Malah belakangan muncul versi baru yang melihat peristiwa dari 30 Sept. 1965 sampai 11 Maret 1966 sebagai suatu kesatuandan disebut sebagai “kudeta merangkak”. Kategori kedua antara lain menyangkut Budi Utomo yang kelahirannya 20 Mei 1908 diperingati sebagai Hari Kebangkitan Nasional. Terdapat kritik terhadap organisasi ini yang dinilai bersifat kedaerahan (Jawa). Kategori ketiga adalah hal-hal yang tidak jelas dalam sejarah Indonesia. Contohnya mengenai naskah asli Supersemar. Peristiwa Malari (11 Januari) 1974.Buku ini dapat disajikan salah satu pegangan bagi guru dan siswa serta masyarakat yang selama orde baru telah menjadi korban rekayasa sejarah rezim penguasa, selama ini publik menjadi bingung karena demikian banyak peristiwa yang kabur atau dikaburkan. Antara lain, peristiwa yang terjadi seabad silam yang telah menjadi kontroversi karena ditampilkan sesuai kehendak politik.

Tidak ada komentar:

Posting Komentar